ACUAN DASAR

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Pem.Kab. Kulon Progo harus dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pem. Kab serta mendukung terintegrasinya Sistem Informasi Nasional Indonesia seperti yang tertuang pada visi dan misi Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN). Meskipun terjadi beberapa perubahan dalam implementasi pencapaian visi dan misi KTIN, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pembangunan SIMDA harus dapat terintegrasi dalam usaha peningkatan produktifitas kerja pemerintah dan peningkatan pelayanan dan kemakmuran masyarakat. Setiap pengembangan SIMDA harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.[7].

Penyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah harus memiliki arah jelas dalam tahap-tahap perencanaan. Agar tidak menyimpang dari tujuan utama pengadaan sistem informasi manajemen yaitu mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi dengan dukungan teknologi informasi modern, maka acuan dasar berikut ini digunakan sebagai arahan pembangunan dan pengembangan SIMDA:
1.Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2.Visi dan Misi Kerangka Teknologi Informasi Nasional (Pemerintah Indonesia)

Gambar 4-1. Alur Desain Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO MENUJU “INTELLIGENT E-GOVERNMENT”

Kerangka sistem informasi manajemen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Teknologi Informasi Nasional. Kerangka SIMDA Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan dikembangkan pada setiap level manajemen Pem. Kab. yaitu:
1.Sistem Informasi Pendukung Kegiatan Operasional
2.Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems(DSS))
3.Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Pendukung Eksekutif (Executive Support Systems(ESS))
untuk memberikan pelayanan (service ) kepada :
1.pegawai pemerintah (Government to Employees (G2E))
2.Masyarakat (Government to Citizens (G2C))
3.Pelaku bisnis (usaha kecil menengah, koperasi dan industri lainnya baik bisnis berorientasi mencari keuntungan (profit) maupun bisnis tidak berorientasi mencari keuntungan (non profit)) (Government to Businesses (G2B))
4.Pemerintah Kabupaten lain, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain. (Government to Government (G2G))
dengan memanfaatkan teknologi informasi ( e-government ) untuk mengakselerasi tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta visi, misi dan tujuan Kerangka Teknologi Informasi Nasional yang menjadi dasar pengembangan Sistem Informasi Nasional (SISFONAS).

Kerangka SIMDA akan menunjang terciptanya pemerintahan yang mencerdaskan sumber daya manusia ( intelligent ) baik masyarakat, pegawai pemerintah maupun non pemerintah yang merupakan komponen utama keberhasilan berjalannya pemerintahan elektronis (e-government).

STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Strategi pengembangan SIMDA untuk mencapai visi, misi dan tujuan seperti tertuang pada Gambar 4-4, akan dijabarkan berdasarkan komponen penyusun SIMDA yang mendorong untuk pemikiran strategi sistem keamanan, etika dan privacy serta transformasi organisasi agar fungsi-fungsi sistem informasi (input, proses, penyimpanan dan distribusi informasi, serta pengendalian) dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak mengalami hambatan. Dengan demikian sistem informasi diharapkan dapat betul-betul mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten maupun pemerintah Indonesia.

Tabel 4-2. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menuju “intelligent e-government”

Komponen Sistem Informasi
Strategi
Komponen
Keterangan
Strategi
Keterangan
Sumber Daya Manusia
Komponen Manusia dalam Sistem Informasi terdiri dari:
Pengguna Komputer (masyarakat, eksekutif, legislatif, bisnis)
Spesialis Sistem Informasi (contoh: programmer, sistem analis, ahli jaringan, dll)
Mewujudkan masyarakat yang
“Information System Literate” tidak hanya sekedar “computer literate”
Sumber daya manusia dituntut tidak hanya sekedar menguasai penggunaan komputer (Computer Literate), akan tetapi juga diberi kesadaraan kebutuhan memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan.(information systems literate)
Perangkat Lunak
(Software(S/W))
Perangkat lunak akan terdiri dari:
Perangkat lunak sistem (contoh: sistem operasi (window 2000, Linux, dll)
Perangkat lunak aplikasi umum (contoh: Microsoft office)
Perangkat lunak aplikasi khusus
(contoh: SIM kepegawaian)
Perangkat lunak sistem:
Penggunaan
Software sistem yang mudah digunakan, dipelihara dan dapat dikelola oleh aparat pemerintah kabupaten dan dapat menangani sistem informasi yang terdistribusi baik dari segi keamanan dan kecepatan.

Perangkat lunak aplikasi umum:
Memiliki semua aplikasi umum spreadsheet, word processor, aplikasi presentasi, image processing, multimedia processing yang mudah penggunaannya dan mudah untuk diintegrasikan dengan perangkat lunak aplikasi khusus untuk penyajian data dalam berbagai format ataupun mudah diintegrasikan dengan berbagai perangkat lunak aplikasi umum lainnya.

Perangkat lunak aplikasi khusus :
Pembangunan dan Pengembangan Software Sistem Informasi aplikasi khusus dikembangkan untuk mendukung semua level manajemen dari kegiatan operasional (pencatatan transaksi) hingga pendukung keputusan manajemen dan strategis serta mudah dikembangkan dan dipelihara berbasis arsitektur client/server 2 tier dan N tier dan berorientasi obyek (object oriented) serta mudah disajikan dalam berbagai macam format dan diakses tanpa ada kendala ruang, waktu dan jenis teknologi ( multiplatform ).
Sistem informasi terdistribusi dibutuhkan untuk manajemen dalam lingkungan kompleks dan mempunyai dinamika pengambilan keputusan yang tinggi.

Komponen
Keterangan
Strategi
Keterangan
Perangkat Keras
(Hardware (H/W))
Perangkat Keras terdiri dari beberapa komponen:
Input (misalnya: keyboard, mouse)
Proses (misalnya: CPU Intel Pentium IV)
Output (misalnya: monitor, printer)
Penyimpanan (misalnya: harddisk, CD, DVD)
Komunikasi (misalnya: data bus)
Penyediaan perangkat keras yang memungkinkan pemasukan (input) , pemrosesan, penyimpanan (storage) dan penyajian (output) data dan informasi berbentuk multimedia serta dapat saling diintegrasikan antar hardware dan dapat memproses dan mengalirkan data multimedia dengan kecepatan tinggi.

Data

Membangun dan menyediakan struktur data yang terintegrasi dan memungkinkan penyimpanan data berbentuk multimedia dan tukar menukar data dari sistem terdistribusi dengan keamanan dan kecepatan tinggi.

Jaringan (Network)

Membangun dan Mengembangkan integrasi sistem Informasi dan penyebarluasan informasi tanpa batasan ruang, waktu, dan jenis teknologi dengan penggunaan teknologi intranet, ekstranet dan internet dengan teknologi jaringan “broadband” untuk dapat mengalirkan data multimedia dengan kecepatan dan keamanan tinggi pada lingkungan sistem yang terdistribusi (distributed systems)
Broadband adalah pita lebar yang memungkinkan teknologi jaringan mentransfer data berukuran besar dengan kecepatan transfer yang tinggi.

Komponen
Strategi
Keterangan
Aturan/Prosedur
Menyusun dan mengembangkan peraturan, kebijakan, aturan dan prosedur kerja yang memberi kelancaran aliran informasi dan koordinasi secara horizontal dan vertikal dalam lingkungan “digital economy” dan penerapan “Continuous Improvement” untuk semua lini majamen dan berorientasi pada Manajemen Pengendalian Kualitas Total ( Total Quality Management) serta menjujung tinggi etika dan privacy manusia.
Pada lingkungan digital economy, teknologi informasi modern memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja sehingga kualitas pelayanan meningkat tanpa harus meningkatkan beban terhadap masyarakat.

Continuous improvement merupakan filosofi manajemen yang melakukan perbaikan berkesinambungan dan terus menerus untuk memperbaiki suatu proses operasi/kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
Keamanan Sistem, Etika, dan Sosial
Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika, privacy, kesehatan, kenyamanan kerja serta terjaminnya keamanan data dari segala macam gangguan kejahatan teknologi informasi dan bencana alam.

Komponen
Strategi
Keterangan
Transformasi Organisasi dan Manajemen
Mengembangkan organisasi yang mengakomodasi manajemen dalam lingkungan digital economy untuk kelancaran aliran informasi secara horisontal dan vertikal yang memungkinkan koordinasi lintas sektoral dan perubahan budaya kerja berbasis knowledge (pengetahuan) dengan dukungan teknologi informasi modern dalam sistem terdistribusi.

Memberdayakan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) atau unit kerja/fungsi organisasi yang mempunyai fungsi sejenis dengan unit kerja tersebut untuk membuat perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi modern yang terintegrasi dalam lingkungan sistem terdistribusi serta melakukan pemeliharaan sistem. Dalam melaksanakan perencanaan, KPDE(atau yang sejenis) melakukan koordinasi dengan Bappeda(atau yang sejenis) dan unit kerja-unit kerja lain pengguna sistem informasi manajemen tersebut.
Penggunaan teknologi informasi pada lingkungan ekonomi digital dan integrasi informasi dalam sistem terdistribusi membutuhkan bentuk organisasi yang dapat mengakomodasi tugas, wewenang yang memungkinkan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan dengan dikembangkannya manajemen knowledge yang sangat dibutuhkan pada lingkungan global yang sangat dinamis. Keputusan dapat segera diambil dengan cepat tidak harus menunggu birokrasi secara horizontal dan vertikal. Dengan kata lain, proses kegitatan harus mengakomodasi interfungsi dan interorganisasi.

Manajemen dalam sistem terdistribusi menuntut kelancaran aliran informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan tepat. Hal ini membutuhkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung manajemen untuk dikelola secara serius sehingga integrasi dan kelancaran aliran informasi dan kualitas informasi dapat terjamin. Pembentukan atau pemberdayaan suatu unit kerja/fungsi organisasi yang mempunyai wewenang membuat perencanaan, koordinasi dan pengendalian pengembangan SIM menjadi sangat penting agar pengembangan SIM terstruktur dan terarah sehingga teknologi informasi dapat digunakan secara optimal.

Tabel 4.3. Permasalahan dan Pemecahan

Komponen
Permasalahan
Pemecahan
SDM
Secara umum, aparat eksekutif sangat menginginkan pemanfatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan mereka.Akan tetapi, keterbatasan pengetahuan mengenai sistem informasi dan teknologi informasi menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Akibatnya, kebijakan-kebijakan manajemen untuk kelancaran aliran informasi lintas unit kerja dan lintas birokrasi masih sulit dikembangkan. Hal ini dapat dilihat pada tersedianya beberapa alat teknologi informasi pada beberapa unit kerja (Lampiran II) akan tetapi kualifikasi sumber daya manusia masih setingkat operator. Ahli sistem informa si belum memiliki kualifikasi yang memadai.
1.Peningkatan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya sekedar office automation dan pendukung pemrosesan transaksi melainkan juga harus dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen
2.Pelatihan teknologi informasi untuk end-user eksekutif dan ahli sistem informasi

Belum semua unit kerja memiliki sumber daya manusia yang siap dipakai dalam mengoptimalkan pemanfaatan software sistem informasi manajemen,meskipun beberapa unit kerja dilingkungan pemerintan kabupaten telah memiliki sistem informasi manajemen.

Pelatihan dan sosialisasi Sistem Informasi yang ada di lingkungan Pem.Kab

Belum adanya aparat pemerintah yang betul-betul ahli di bidang sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat mengarahkan,mengelola dan memelihara sistem informasi berbasis teknologi informasi.

1.Pemilihan eksekutif untuk ditempatkan sebagai information systems specialst dan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk peningkatan keahlian.
2.Pembentukan Technology Officer

Kesenjangan digital yang masih cukup tinggi dikalangan eksekutif ,legislatif dan masyarakat
Sosialisasi dan pelatihan pada segenap komponen sumber daya manusia di Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo
hardware
Standar hardware teknologi informasi belum disusun
Pembuatan Standar pengadaan Hardware Teknologi Informasi

Koordinasi pengadaan hardware teknologi informasi belum dilaksanakan dengan baik.Hal ini menyebabkan sering terjadinya duplikasi pembelian hardware
1. Pembuatan peraturan dan prosedur kerja berkaitan dengan dokumentasi pengadaan hardware.
2.Manajemen Inventaris Barang berbasis teknologi informatika

Belum semua unit kerja mempunyai hardware teknologi informasi yang mendukung kolaborasi dan distribusi informasi secara cepat dan lancar
1.Pengadaan hardware teknologi informasi
2.Pemasangan jaringan

Kurangnya infrastruktur yang menunjang terciptanya integrasi sistem informasi, misalnya belum semua daerah dilingkungan pemerintahan kabupaten memiliki fasilitas jaringan telepon.

Pemasangan jaringan dan pencarian alternatif koneksi regular-telephony

Teknologi informasi masih digunakan sebatas office automation dengan fasilitas yang belum optimal.

1.Pelatihan sistem informasi manajemen
2.Pelatihan dan sosialisasi software yang ada di lingkungan Pem.Kab

software
Pengadaan software aplikasi sistem informasi di lingkungan pemerintah kabupaten belum mengacu pada konsep integrasi sistem informasi. Pengembangan sistem informasi masih bersifat parsial per unit kerja
Analisis dan desain SIM sebelum dilaksanakan pengadaan software aplikasi untuk merancang global integrasi

Lisensi original dari software-software aplikasi umum dan software aplikasi sistem belum diperhatikan secara serius
Sosialisasi, pelatihan tentang SIM dan HAKI(Hak Kekayaan Intelektual)

Rendahnya penghargaan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi menyebabkan jasa pengembangan selalu dinilai dengan sangat rendah
Sosialisasi SIM yang telah ada untuk memperkenalkan kemanfaatan sistem dalam membantu pekerjaan

Belum terdokumentasinya software-software yang telah digunakan dilingkungan PemKab.Kulon progo dapat mengakibatkan overlapping pengembangan software aplikasi

1.Dikembangkan RIPSIMDA
2.Inventarisasi Software dan pemberdayaan fungsi unit kerja dalam organisasi sebagai pengendali pengembangan SIM dilingkungan Pem.Kab
3.Sosialisasi SIMDA yang ada

Pemahaman antara pengadaan software dan pengadaan sistem informasi yang belum benar. Pengadaan sistem informasi masih dianggap hanya pengadaan software dan hardware. Hal ini menyebabkan rendahnya apresiasi terhadap pekerjaan pengembangan sisten dan kurangnya dukungan terhadap integrasi sistem informasi. Pengembangan software sistem informasi cenderung tidak terarah

Pelatihan tentang SIM bagi para eksekutif dan legislatif

Lambatnya proses penyampaian atau pencarian data/dokumen yang dibutuhkan pengambilan keputusan.

Dikembangkan sistem informasi Manajemen berbasis Komputer

Pengulangan pengisian data (redundancy yaitu data yang sama diinput oleh beberapa unit kerja yang berbeda) menyebabkan tidak efisiennya tugas unit kerja dan tidak memicu ketidak konsistenan data
1.Dikembangkan SIM berbasis komputer terintegrasi dengan sistem terdistribusi
2.Membangun jaringan komputer
3.Dikembangkan aturan dan prosedur mengenai fungsi-fungsi sistem informasi (input, proses, autput, pengendalian)

Kualitas data yang masih rendah disebabkan oleh data yang tidak konsisten akibat tidak terintegasikan pemasukkan data dan terjadinya pengulangan pemasukkan data.
1.Integrasi SIM
2.Membangun jaringan komputer

Banyak data atau dokumen yang tidak termodifikasi dalam jangka waktu lama. Proses perubahab data (update) yang lambat.
1.Pengembangan aturan/prosedur tentang reward dan punishment terhadap keterlambatan updating data
2.Integrasi SIM
3.Pembangunan jaringan komputer

Kebutuhan sharing data dan informasi belum dapat diidentifikasi dengan baik.

1.Pelatihan SIM
2.Sosialisasi SIM yang telah ada

jaringan
Secara umum teknologi jarigan dipemerintah Kab.Kulon Progo belum sepenuhnya mengakomodasi terintregrasinya sistem informasi manajemen.

1.Analisis dan Desain SIM
2.Perbaikan manajemen jaringan

Konsep intregrasi pengembangan network/jaringan belum berjalan dengan baik.Masing –masing unit kerja mengembangkan jaringan untuk unit kerja sendiri tanpa memperhatikan Pemkab.secara keseluruhan.

1.Analisis dan desian SIM
2.Penyusunan RIPSIMDA dan Rencana Detil pengembangan (RDP)jaringan komputer

Jarak antar unit kerja dilingkugan pemerintah kabupaten yang masih cukup berjauhan dengan wilayah yang berbukit.Hal ini menyulitkan pemilihan teknologi jaringan yang cocok.Instanlasi jaringan akan membutuhkan investasi yang cukup besar.

1.Pemilihan teknologi jaringan
2.Pencarian dana bantuan dan kerjasama dengan investor untuk pengembangan jaringan.

aturan
Meskipun telah tersedia tugas pokok instasi untuk masing-masing unit kerja tetapi dalam operasionalnya dibutuhkan penjelasan tugas dan wewenang untuk masing-masing dinas secara lebih mendetail.
1.Evaluasi organisasi
2. Pengembangan standar kerja

Pendelegasian wewenang yang kurang jelas masih sering terjadi
Evaluasi organisasi

Standard dokumen-dokumen dan aliran proses belum tersedia.Hal ini menyebabkan beragamnya aturan dan aliran proses untuk suatu aktifitas yang sama.
Pengembangan standar,aturan dan prosedur kerja lengkap dengan standard hardware,software,data dan jaringan serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan intregrasi fungsi organisasi.

Beberapa peraturan daerah atau aturan-aturan yang tumpang tindih yaitu mendukung suatu sistem akan tetapi menghambat sistem yang lain.
1. Evaluasi peraturan, aturan dan prosedur kerja saat ini dan pemikiran pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi suatu prosedur kerja.
2. Pengembangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen berbasisi TI.
3. Pengembangan SIM JDI Hukum

Belum banyak peraturan daerah dan aturan kerja yang mendukung pelaksanaan kerja dengan dukungan teknologi informasi modern.
1. Evaluasi peraturan, aturan dan prosedur kerja saat ini dan pemikiran pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfatannya.
2. Pengembangan peraturan daerah yang berkaitan dgn pelaksanaan manajemen berbasis TI.

Belum adanya platform dasar pengembangan sistem informasi manajemen Pemkab. Kulonprogo. Hal ini mengakibatkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen tidak terarah dan dikembangkan oleh banyak pengembang yang memicu disintegrasi sistem informasi.

1. Pengembangan Standar Software,hardware,data jariangan dan data,
2. Analisis dan desain SIM
3. Penyusunan RDP SIM

Aturan pelelangan teknologi informasi yang tidak terkendali dengan baik dari segi pengadaan hardware atau software maupun pemilihan rekanan.Pelelangan memungkinkan pengadaan hardware dan software yang berorientasi proyek bukannya berorientasi pengembangan sistem

1.Pengembangan standar software,hardware,data jaringan,dan data
2.Analisis dan desain SIM
3.Penyusunan RDP SIM dan strategi pengadaan barang.

Konsep pengembangan yang tidak terintegrasi dan ketidakpahaman masing-masing aparat akan integrasi sistem informasi diakibatkan ketidakpahaman tentang sistem informasi dan adanya kesenjangan digital pada essekutif dan legislatif.

1.Analisis dan desain SIM
2.Penyusunan RDP SIM dan strategi pengadaan barang
3.Pelatihan SIM

Resistensi terhadap integrasi sistem informasi dan mempersatukan visi dan misi pengembangan sistem informasi dan telematika dipicu oleh ancaman kehilangan eksistensi, keamanan sistem serta kurangnya dukungan dari atasan.
1.Pengembangan aturan/peraturan daerah yang mengatur keseimbangan antara keberadaan TI,kewajiban baru yang timbul, SDM, dan organisasi
2.Pengembangan peraturan, aturan/prosedur yang menyangkut privacy,etika dan keamanan sistem

Keberadaan sistem informasi pada suatu unit kerja dapat berpengaruh pada kedudukan dan kodite seorang pejabat, maka pengadaan sistem informasi dan teknologi informasi hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan suatu kedudukan atau jabatan. Hal ini memicu pengembangan sistem informasi cenderung bersifat lokal per unit kerja tanpa memperhatikan integrasi pengembangan sistem informasi.

1.Pengembangan aturan/peraturan daerah yang mengatur keseimbangan antara TI, kewajiban baru yang timbul, SDM, dan organisasi.
2.Pengembangan peraturan, aturan/prosedur yang menyangkut privacy, etika dan keamanan sistem

Adanya jalur informal pada beberapa alur kerja yang tidak tertuang pada tugas pokok dan fungsi unit kerja memunculkan kerumitan dan tidak terkoordinasinya pekerjaan
1.Integrasi Sistem Informasi Manajemen untuk meningkatkan transparansi
2.Pengembangan jaringan komputer

Ergonomi ruang kerja terutama yang berbasis komputer belum diperhatikan
Pelatihan tentang ergonomic untuk pengaturan ruang kerja

Aturan dan prosedur yang berkaitan etika, privacy dan keamana data dan informasi berbasis komputer belum diperhatikan. Dengan demikian, data-data individu masih belum dapat dijaga kerahasiaannya
Dimulai membangun budaya menjunjung tinggi privacy dan etika dalam memasukkan data, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi

DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIC

Berawal dari email yang dikirimkan ke teman-temannya, ia harus rela mendekam selama 21 hari dalam proses penyidikan kejaksaan Kota Tanggerang akibat dakwaan pencemaran nama baik. Ia menceritakan ketikakpuasannya  mengenai pelayanan medis di RS OMNI  Internasional.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji  dari segi komunikasi massa. Berawal dari personal komunikasi kemudian menjadi meluas sampai terciptanya suatu opini umum. Mengapa itu bisa terjadi? Dalam kesempatan ini akan kami coba menganalisa dengan maksud untuk  mengetahui hal-  hal, aspek apa saja yang mempengaruhinya. Terlebih para Capres dan Cawapres menggunakan isu tersebut sebagai media penebar pesona menarik perhatian publik. Bagaimana tahapan dari pendapat pribadi sampai menciptakan opini umum? Sejauh mana keterlibatan media massa dalam penciptaan opini umum? baca lebih lanjut

Studi  kasus ini sebagai tugas akhir semester III yang sekaligus menjadi soal ujian semester, materi kuliah Riset Media, Sekolah Tinggi Multi Media ”MMTC” Yogyakarta. Sehingga jika banyak kesalahan dari analisa mohon masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tugas ini.

Prita Mulyasari adalah seorang pasien dari  RS Omni International, yang karena suhu badan naik/panas ia harus rawat inap. Dalam pemeriksaan laboratorium yang pertama trombositnya pertama hanya 27.000 namun dalam pemeriksaan yang kedua trombositnya 180.000. Berawal dari kejadian ini Prita Mulyasari menceritakan Ketidakpuasannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional, melalui email  kepada teman-temannya. Email tersebut menyebar di dunia maya sampai luas. Merasa dirugikan dengan cerita Prita Mulyasari, RS Omni Internasional menuntutnya dengan dakwaan pencemaran nama baik. Setelah kejadian itu media televisi gencar menyiarkan berita seputar kasus Prita Mulyasari hingga berhari-hari. Media surat kabar menjadikan kasus Prita Mulyasari headline di surat kabar terbitannya mereka.

Ditinjau dari UU NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan hak dari seorangan konsumen yang tidak puas atas pelayanan medis dari RS OMNI internasional  untuk melakukan publik complaint terhadap kegagalan lembaga penyedia pelayanan [medis] dalam melaksanakan fungsinya. Pada tingkat penyidikan kepolisian di Tangerang pasal yang didakwakan terhadap Prita atas pengaduan dari  RS OMNI Internasional terkait email Prita tersebut adalah pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP. Namun Kejaksaan Negri Tangerang  menambah pasal 27 ayat  [3] jo pasal 45ayat [1]  UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dalam berkas penyidikan yang berimplikasi dilakukannya penahanan di Rutan Tangerang terhadap Prita atas dugaan melanggar ketentuan UU ITE tersebut.

Agenda setting

Agenda Setting pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw pada sekitar tahun 1973 dengan publikasi pertamanya berjudul “The Agenda Setting Function of The Mass Media”. Secara singkat teori ini mengatakan media tidak tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, namun media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita  kita berpikir tentang apa. Media massa mengarahkan pada kita apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda lewat pemberitaannya sedangkan masyarakatakan masyarakat akan mengikutinya. (Nurudin, Komunikasi Massa, 2003)

Dalam agenda setting terdapat tiga rangkaian proses dalam pembentukan opini umum. Peranan mediapun sangat menonjol dalam menciptakan suasana pilihan berita, media sebagai gatekeeer sangat menentukan apa yang akan dibangun dalam siaran beritanya. Tiga agenda tersebut ada agenda media,  agenda khalayak dan agenda kebijakan.

Dari kejadian dibebaskannya Prita Mulyasari yang telah mendekam di penjara selama 21 hari media televisi dan surat kabar gencar menyiarkan perkembangan kasus tersebut. Semula televisi hanya meyiarkan asal mula kasus tersebut terjadi, kemudian mengarah ke berita hubungan ibu dan kedua anaknya. Berita terus berkembang sampai ke perkembangan persidangan kasus Prita. Tidak luput pula berita manegemen RS Omni Internasional dan menyiarkan malpaktek-malprakter dokter yang pernah terjadi di Indoneseia.

Setelah pemberitaan pertama orang belum tahu siapa Prita Mulyasari, kemudia khalayak berusaha mencari tahu dari media lain yaitu internet atau media yang lain. Efek tadi pemberitaan itu sangat beragam, ada yang simpatik dengan Prita dengan memberi dukungan moril menggalang kekuatan untuk mendesak RS Omni Internasional di dunia maya. Dari kejadian ini ada sebagian orang mungkin tidak sedikit yang mengalami peristiwa serupa, bisa di tempat yang sama bisa juga di tempat yang lain. Hal inilah yang membuat kejadian ini mendapatkan perhatian masyarakat luas. Karena satu nasib sebagai konsumen dari suatu lembaga pelayanan publik mereka ingin tahu bagaimana perkembangan kasus tersebut. Andaikan peristiwa itu terjadi pada mereka bagaiman cara mereka (masyarakat) untuk mencari solusi.

Dengan pembertaan yang bertubi-tubi pada akhirnya menarik perhatian para birokrat terlebih para Capres. Dengan menggunakan kesempatan menarik perhatian publik untuk menebar pesona. Kalangan birokrat  dari MA sampai Departeman Kesehatan ikut turun tangan dalam kasus itu.

Dari Kejadian itu bisa kita analisa sesuai teori agenda setting. Peranan media termasuk di dalamnya reporter dan editornya sebagai gatekeeper menciptakan suatu berita sesuai apa yang akan mereka inginkan dengan mengedit dari fakta yang ada.

1. Agenda Media

Media memuat berita Prita dengan megikuti perkembangannya. Dibikinnya berita yang sesuai mungkin kejadian ini sering dialami oleh orang lain tanpa bisa tahu bagaimana cara untuk menyalurkan komplaintnya. Sehingga banyak mendapatkan perhatian dari khalayak umum. Pengemasannya berita sepertinya dari awal media sudah condong mendukung Prita Mulyasari karena media menekankan pada kebebasan perpendapat yang menjadi prinsip pers.

1. Agenda Khalayak

Kejadian Mulyasari masyarakat sadar akan kebutuhan mereka akan kebebasan menyampaikan pendapat. Masyarakat saling mendiskusikan pendapat mereka atas kejadian Prita Mulyasari. Responya bermacam-macam dengan penyaluran yang berbeda-beda, media yang mereka pilihpun lain. Masyarakat dengan sendirinya mengikuti berita dari media televisi dan surat kabar.

1. Agenda Kebijakan

Pemerintah sebagai pihak yang paling diharapkan oleh masyarakat atas kejadian ini tidak bisa tinggal diam. Pemerintah dengan segala perangkatnya menelusuri kejadian ini untuk dicari pemecahan yang terbaik. Termasuk bila terjadi kesalahan dari lembaga pemerintah untuk segera diperbaiki.

Use and Gratification

Dilihat dari proses perlembangan komunikasi sampai terjadinya opini umum maka kejadian atau kasus Prita Mulyasai dapat kita katagorikan seperti teori komunikasi Use and Gratification dimana kejadian ini bukan tanpa sebab dan tujuan Prita dalam menyampaikan keluh kesahnya kepada teman-temannya melalui email.

Teori Use and Gratification pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam bukunya The Usesof Mass Communication: Current Perspectives on Gratification Tesearch. Khalayak sebagai pengguna media perperan aktif melilih media yang digunakan untuk memenehi kebutuhannya untuk memuaskannya. (Nurudin, Komunikasi Massa, 2003)

Dalam teori Use and Gratification mempunyai konsep dasar sebagai berikut (Katz, Blumler, dan Gurevitch, 1974:

1. Sumber sosial dan psikologis dari
   1. Kebutuhan, yang melahirkan
2. Harapan-harapan dari
3. Media massa atau sumber-sumber yang lain, yang menyebabkan
4. Perbedaan pola terpaan media (atau keterlibatan dalam kegiatan lain), dan menghasilkan
5. Pemenuhan kebutuhan, dan
6. Akibat-akibat lain, bahkan seringkali akibat-akibat yang tidak dikehendaki.

Dari konsep dasar di atas kita coba untuk melihat kasus Prita Mulyasari ;

1. Latar belakang sosial dari kejadian itu adalah adanya pelayanan yang kurang baik dari RS Omni Internasional. Mungkin juga karena biaya berobat sekarang ini sudah mahal. Adanya dugaan malpraktek dokter.
2. Kemudian karena Prita Mulyasari merasa dikecewakan maka ia mencoba berbagi perasaan dengan berbagi cerita kepada teman-temannya melalui email.
3. Dengan harapan mendapatkan perhatian dari RS Omni International, juga agar kejadian ini tidak menimpa pada orang lain. Terlebih Prita mengharapkan suatu masukan dari teman-temannya bagaimana cara baiknya menghadapi permasalahan yang ia alami.
4. Dalam menceritakan kejadian yang ia alami Prita Mulyasari menggunakan media internet dengan cara mengirim email kepada teman-temannya, karena merasa dirugikan dengan email Prita maka RS Omni internasional menuntut Prita dengan tuduhan  pencemaran nama baik.
5. Setelah itu media televis ikut mengekpos berita kasus Prita Mulyasari sehingga masyarakat umum jadi mengetahui apa yang terjadi pada Prita Mulyasari, tidak hanya terbatas para pengguna internet. Dengan peran media massa baik telivisi ataupun surat kabar yang gencar menyiarkan berita tersebut, kemudian timbul berbagai reaksi dari khalayak.
6. Aksi sosial mendukung Prita Mulyasari ada di mana-mana. Sampai Calon Presiden Indonesia menyempatkan memberikan dorongan moril kepadanya, dan desakan agar kasusnya diselesaikan dengan benar.
7. Dari awal Prita tidak menduga jika emailnya yang semula sebagai media berkeluh kesah mencurahkan unek-eneknya sampai menjadi kasus nasional yang mendapatkan perhatian banyak orang.

Latar Belakang
Kulon Progo menyimpan bermacam-macam potensi pertambangan galian C. Keadaan ini sangat menguntungkan, karena pengelolaan potensi dengan baik akan menambah penghasilan daerah. Tersedianya sumber penerimaan daerah dari pajak pertambangan galian C akan mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
Pengeloaan pajak pertambangan galian C di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dengan Perda No. 14 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Maksud dan tujuan dibuatnya Perda ini untuk mengatur penyelenggaraan pajak dari pertambangan galian C, agar mempunyai pedoman yang jelas dan berkekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam Perda no. 4 than 2005 terdiri dari 15 bab dan memuat 35 pasal. Secara garis besar berisikan kewajiban penambang untuk membayar pajak terdapat pada pasal 2, 4 dan 5. Kategori pertambangan galian C terdapat dalam pasal 3. Syarat dan ketentuan-ketentuan membayar pajak terdapat dalam pasal 6 sampai pasal 17 dan pasal 28 sampai pasal 30. Sedangkan hak-hak penambang terdapat dalam pasal 18 sampai 20. Tugas penegakan perda dalam pasal 21 sampai 27 dan pasal 33. Dan sanksi-sanksi pelanggaran perda diatur dalam pasal 31. Pasal 34 dan 35 berisikan ketentuan ketentuan penutup.
Bagi masyarakat khususnya penambang diharapkan mengetahui dan memahami Perda atau regulasi pajak pertambangan ini agar dalam pelaksanaannya perda ini tidak mendapatkan kesulitan karena kesalahpahaman antara petugas dan masyarakat. Dan masyarakat dapat menyampaikan keberatan-keberatan dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam perda.
Untuk mencapai tujuan dibuatnya perda ini dan dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan suatu sosialisasi langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat penambang mengerti dan memahami isi dari perda ini. Setelah itu mau melaksanakan kewajibannya dan dapat menyampaikan pendapatnya dengan benar. Yang pada akhirnya dapat meningkatnya pendapatan daerah dari pajak penambangan galian C.

Tujuan sosialisasi
1. Memberikan penjelasan pengurusan pajak galian C
2. Mengajak penambang untuk membayar pajak penambangan galian C
Target khalayak
Sesuai isi dari Perda no. 4 tahun 2005 dalam pasal 5 maka untuk sosialisasi perda difokuskan pada khalayak sasaran utama dari perda tersebut. Dan orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat karena dengan harapan mereka bisa menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya perda ini dan mempengaruhi para wajib pajak dalam pengambilan keputusan. Khalayak target sosialisasi perda ;
1. Penambang golongan C secara pribadi atau badan usaha
2. Tokoh- tokoh masyarakat
Jenis Pesan dan Format Penyajian
Dengan tujuan seperti tersebut di atas maka dalam sosialisasi pesan – pesan yang dimuat di media nanti berisikan pesan yang bisa menggugah kesadaran masyarakat penambang dengan jenis pesan informatif dan persuasif yang berisikan berikut ini ;
1. Ajakan untuk membayar pajak dengan segala manfaatnya.
2. Tata cara pembayaran pajak
3. Sanksi pelanggaran regulasi
Jenis media
1. Spanduk
Spanduk direncanakan nantinya berisikan suatu ajakan untuk membayar pajak galian golongan C. Pemasangannya dipilih tempat strategis yaitu jalan umum di depan Kantor Desa atau Kantor Kecamatankarena jalan tersebut banyak dilewati orang.

2. Stiker
Striker dirancang dengan pesan pesan untuk menggugah moral penambang agar peduli dan tersentuh untuk membayar pajak. Stiker dibagikan pada saat penyuluhan
3. Leaflet
Dibagikan dalam sosialisasi dengan pesan tata cara dalam pengurusan pajak galian c.
4. Brosur
Dibagikan kepada penambang saat peninjauan kelokasi penambangan. Karena dimungkinkan saat penyuluhan di Kantor Kecamatan ada penambang yang tidak hadir.
Daerah/lokasi sosialisasi
Untuk daerah sasaran sosialisasi dipilih tempat yang banyak terdapat penambangan galian golangan C dan masyarakat setempat banyak bekerja sebagai penambang. Di Kulon Progo pertambangan tersebar hampir di seluruh wilayah Kulon Progo. Lokasi sasaran sosialisasi yaitu di 12 kecamatan dengan mengambil tempat di Kantor Kecamatan.
Waktu pelaksanaan
Pendistribusian media untuk sosialisasi dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan penyuluhan, kecuali media spanduk pemasangannya tidak harus bersamaan bisa lebih awal. Pelaksanaan distribusi pada minggu pertama, kedua dan ketiga dalam sebulan, yang direncanakan akan berlangsung selama empat bulan menjangkau 12 kecamatan.

timetable

Anggaran
Vareabel perhitungan biaya
Jenis Media Cetak Vareabel perhitungan biaya
- Brosur 1. Jenis kertas
2. Cetak warna/hitam putih
3. Ukuran kertas
4. Jumlah cetakan
5. Desainer
- Leaflet 1. Jenis kertas
2. Cetak warna/hitam putih
3. Ukuran kertas
4. Jumlah cetakan
5. Desainer
- Stiker 1. Ukuran
2. Jumlah warna
3. Jumlah cetakan
4. Model/jenis stiker
5. Desainer
- Spanduk 1. Jumlah pembuatan
2. Panjang kain
3. Jenis bahan/kain
4. Jenis sablon
5. Ijin pemasangan
6. Jumlah warna
7. Desainer
8. Biaya pemasangan
9. Sarana lain (tali dan kayu)

Susunan Pelaksana
Pelindung : Drs. Bisono Indro Cahyo
Penanggung Jawab : Cahyono, ST
Pelaksana
Ketua : Zuhri Istanto
Sekretaris : Anita Fajar Rianti, A.Md
Bendahara : Anna Rohana, S.Si
Seksi-Seksi :
Media Spanduk : 1. Jauhari
:2. Henri
Media Stiker : 1. Hariyadi
: 2. Jonatan
Media Leaflet : 1. Anung
: 2. Burhanudin
Media Brosur : 1. Maliki abdul
: 2. Akhmat Tri
Penutup
Demikian proposal ini disusun, semoga mendapatkan persetujuan dari Bapk/Ibu pimpinan.

Wates, 8 Juni 2009
Ketua

Zuhri Istanto

Layanan yang di diberikan oleh internet saat ini sangat beragam, dan terus diinovasi sesuai dengan kebutuhan manusia. Seperti e-mail, file transfer protocol (FTP), dan word wide web (www),e-commerce, e-government, e-fax, e-office, e-cash, e-banking, SMS, MMS, dan sebagainya. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kehidpan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet.

Berbagai  informasi dengan mudah kita dapatkan dari internet. Berita, hiburan, ilmiah, game, dapat pula kita belanja dengan meggunakan internet. Berita sangat mudah kita dapatkan informasi kejadian di seluruh dunia. Hiburan, segala macam hiburan disediakan. Dari hiburan yang gratis sampai yang membayar. Dari hiburan anak-anak sampai hiburan dewasa.

Kesempatan ini saya akan memberikan komentar seputar  informasi atau situs porno yang disediakan di internet. Membicarakan pornografi sangatlah menarik bila kita melihatnya dari internet. Karena berbagai macam hiburan yang bersifat erotis sampai yang porno dengan mudah kita dapatkan.

Media internet tidak memiliki batasan yang jelas mengenai etika dan norma-norma kesopanan, atau dapat dikatakan setiap orang dengan berbagai latar belakang dan umur bebas melakukan apapun melalui internet, bahkan melakukan hal-hal yang melanggar norma kesopanan sekalipun. Terlebih internet dapat di akses oleh siapa saja tanpa seleksi khalayak yang jelas, sehingga dengan mudah remaja bahkan anak-anak yang sebenarnya belum umur untuk mengakses hiburan dewasa mendapatkan situs-situs yang negative, pornografi, pelecehan dan sebagainya. Internet ternyata dipenuhi sampah-sampah informasi dan ternyata sangat digemari oleh remaja-remaja. Namun justru situs-situs yang menyediakan informasi erotis dan pornografi  merupakan situs yang banyak dikunjungi oleh pengguna internet. Dan bisnis informasi pornografi adalah bisnis yang paling menguntungkan di internet.

Web yahoo.com (http://www.yahoo.com) menyediakan berbagai situs dengan bebas dapat kita masuki termasuk situs-situs seks. Situs-situs seks sangat beragam jumlahnya, bahkan telah diklasifikasi dengan jelas berdasarkan jenis kepentingannya. Selain yahoo.com di internet ada ratusan bahkan ribuan web yang sama mirip dengan yahoo.com ini. Beberapa yang terkenal di Indonesia seperti google.com, msm.com, nescape.com, amazon.com dan lain sebagainya. Karena mudahnya membuat website di internet, maka website setiap hari bertambah.

Di internet juga ada ratusan website yang secara spesifik menjual gambar erotica dan informasi porno. Ada yang free tapi ada juga yang harus membayar atau ikut member di web tersebut, contonya, http://www.playboy.com, http://www.sex.com, http://whitehouse.com, http://asiasex.com, http://www.xxx.com, http://lalatx.com dan sebagainya.

Melihat begitu mudahnya orang mengakses gambar-gambar erotic di internet, maka sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat umumnya, khususnya remaja yang sering mengakses internet  perah melihat gambar-gambar tersebut. Usaha untuk menutup pintu beberapa situs yang menyediakan gambar-gambar erotic itu sia-sia, karena jalan untuk masuk situs tersebut dari berbagai penjuru dan mudah didapatkan. Untuk lepas dan tidak menggunakan internet jelas tidak mungkin. Internet sudah menjadi kebutuhan hidup, kita sekarang sudah hidup di jaman kominikasi.  Sebenarnya situs-situs itu muncul ketika banyak orang mencarinya, lantas ada orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis mereka. Jadi  jika kita tidak pernah mau masuk ke situs-situs tersebut, maka bisa dipastikan situs-situs tersebut akan gulung tikar.

Tetapi semua kembali kepada masyarakat. Kadang kita menjadi orang yang munafik karena di tempat lain kita mencela hal-hal semacam itu, namun di tempat lain pula, diam-diam kita suka melakukannya. Hanya saja tentunya kita tidak membiarkan begitu saja anak-anak mengakses internet tanpa dibekali  dengan serangkaian nasehat, dan yang tak kalah penting ialah bekal  utility yang handal untuk menghadang segala muatan negative internet dan ancaman virus.