e-Gov

E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

ACUAN DASAR

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Pem.Kab. Kulon Progo harus dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pem. Kab serta mendukung terintegrasinya Sistem Informasi Nasional Indonesia seperti yang tertuang pada visi dan misi Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN). Meskipun terjadi beberapa perubahan dalam implementasi pencapaian visi dan misi KTIN, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pembangunan SIMDA harus dapat terintegrasi dalam usaha peningkatan produktifitas kerja pemerintah dan peningkatan pelayanan dan kemakmuran masyarakat. Setiap pengembangan SIMDA harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.[7].

Penyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah harus memiliki arah jelas dalam tahap-tahap perencanaan. Agar tidak menyimpang dari tujuan utama pengadaan sistem informasi manajemen yaitu mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi dengan dukungan teknologi informasi modern, maka acuan dasar berikut ini digunakan sebagai arahan pembangunan dan pengembangan SIMDA:
1.Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2.Visi dan Misi Kerangka Teknologi Informasi Nasional (Pemerintah Indonesia)

Gambar 4-1. Alur Desain Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO MENUJU “INTELLIGENT E-GOVERNMENT”

Kerangka sistem informasi manajemen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Teknologi Informasi Nasional. Kerangka SIMDA Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan dikembangkan pada setiap level manajemen Pem. Kab. yaitu:
1.Sistem Informasi Pendukung Kegiatan Operasional
2.Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems(DSS))
3.Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Pendukung Eksekutif (Executive Support Systems(ESS))
untuk memberikan pelayanan (service ) kepada :
1.pegawai pemerintah (Government to Employees (G2E))
2.Masyarakat (Government to Citizens (G2C))
3.Pelaku bisnis (usaha kecil menengah, koperasi dan industri lainnya baik bisnis berorientasi mencari keuntungan (profit) maupun bisnis tidak berorientasi mencari keuntungan (non profit)) (Government to Businesses (G2B))
4.Pemerintah Kabupaten lain, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain. (Government to Government (G2G))
dengan memanfaatkan teknologi informasi ( e-government ) untuk mengakselerasi tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta visi, misi dan tujuan Kerangka Teknologi Informasi Nasional yang menjadi dasar pengembangan Sistem Informasi Nasional (SISFONAS).

Kerangka SIMDA akan menunjang terciptanya pemerintahan yang mencerdaskan sumber daya manusia ( intelligent ) baik masyarakat, pegawai pemerintah maupun non pemerintah yang merupakan komponen utama keberhasilan berjalannya pemerintahan elektronis (e-government).

STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Strategi pengembangan SIMDA untuk mencapai visi, misi dan tujuan seperti tertuang pada Gambar 4-4, akan dijabarkan berdasarkan komponen penyusun SIMDA yang mendorong untuk pemikiran strategi sistem keamanan, etika dan privacy serta transformasi organisasi agar fungsi-fungsi sistem informasi (input, proses, penyimpanan dan distribusi informasi, serta pengendalian) dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak mengalami hambatan. Dengan demikian sistem informasi diharapkan dapat betul-betul mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten maupun pemerintah Indonesia.

Tabel 4-2. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menuju “intelligent e-government”

Komponen Sistem Informasi
Strategi
Komponen
Keterangan
Strategi
Keterangan
Sumber Daya Manusia
Komponen Manusia dalam Sistem Informasi terdiri dari:
Pengguna Komputer (masyarakat, eksekutif, legislatif, bisnis)
Spesialis Sistem Informasi (contoh: programmer, sistem analis, ahli jaringan, dll)
Mewujudkan masyarakat yang
“Information System Literate” tidak hanya sekedar “computer literate”
Sumber daya manusia dituntut tidak hanya sekedar menguasai penggunaan komputer (Computer Literate), akan tetapi juga diberi kesadaraan kebutuhan memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan.(information systems literate)
Perangkat Lunak
(Software(S/W))
Perangkat lunak akan terdiri dari:
Perangkat lunak sistem (contoh: sistem operasi (window 2000, Linux, dll)
Perangkat lunak aplikasi umum (contoh: Microsoft office)
Perangkat lunak aplikasi khusus
(contoh: SIM kepegawaian)
Perangkat lunak sistem:
Penggunaan
Software sistem yang mudah digunakan, dipelihara dan dapat dikelola oleh aparat pemerintah kabupaten dan dapat menangani sistem informasi yang terdistribusi baik dari segi keamanan dan kecepatan.

Perangkat lunak aplikasi umum:
Memiliki semua aplikasi umum spreadsheet, word processor, aplikasi presentasi, image processing, multimedia processing yang mudah penggunaannya dan mudah untuk diintegrasikan dengan perangkat lunak aplikasi khusus untuk penyajian data dalam berbagai format ataupun mudah diintegrasikan dengan berbagai perangkat lunak aplikasi umum lainnya.

Perangkat lunak aplikasi khusus :
Pembangunan dan Pengembangan Software Sistem Informasi aplikasi khusus dikembangkan untuk mendukung semua level manajemen dari kegiatan operasional (pencatatan transaksi) hingga pendukung keputusan manajemen dan strategis serta mudah dikembangkan dan dipelihara berbasis arsitektur client/server 2 tier dan N tier dan berorientasi obyek (object oriented) serta mudah disajikan dalam berbagai macam format dan diakses tanpa ada kendala ruang, waktu dan jenis teknologi ( multiplatform ).
Sistem informasi terdistribusi dibutuhkan untuk manajemen dalam lingkungan kompleks dan mempunyai dinamika pengambilan keputusan yang tinggi.

Komponen
Keterangan
Strategi
Keterangan
Perangkat Keras
(Hardware (H/W))
Perangkat Keras terdiri dari beberapa komponen:
Input (misalnya: keyboard, mouse)
Proses (misalnya: CPU Intel Pentium IV)
Output (misalnya: monitor, printer)
Penyimpanan (misalnya: harddisk, CD, DVD)
Komunikasi (misalnya: data bus)
Penyediaan perangkat keras yang memungkinkan pemasukan (input) , pemrosesan, penyimpanan (storage) dan penyajian (output) data dan informasi berbentuk multimedia serta dapat saling diintegrasikan antar hardware dan dapat memproses dan mengalirkan data multimedia dengan kecepatan tinggi.

Data

Membangun dan menyediakan struktur data yang terintegrasi dan memungkinkan penyimpanan data berbentuk multimedia dan tukar menukar data dari sistem terdistribusi dengan keamanan dan kecepatan tinggi.

Jaringan (Network)

Membangun dan Mengembangkan integrasi sistem Informasi dan penyebarluasan informasi tanpa batasan ruang, waktu, dan jenis teknologi dengan penggunaan teknologi intranet, ekstranet dan internet dengan teknologi jaringan “broadband” untuk dapat mengalirkan data multimedia dengan kecepatan dan keamanan tinggi pada lingkungan sistem yang terdistribusi (distributed systems)
Broadband adalah pita lebar yang memungkinkan teknologi jaringan mentransfer data berukuran besar dengan kecepatan transfer yang tinggi.

Komponen
Strategi
Keterangan
Aturan/Prosedur
Menyusun dan mengembangkan peraturan, kebijakan, aturan dan prosedur kerja yang memberi kelancaran aliran informasi dan koordinasi secara horizontal dan vertikal dalam lingkungan “digital economy” dan penerapan “Continuous Improvement” untuk semua lini majamen dan berorientasi pada Manajemen Pengendalian Kualitas Total ( Total Quality Management) serta menjujung tinggi etika dan privacy manusia.
Pada lingkungan digital economy, teknologi informasi modern memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja sehingga kualitas pelayanan meningkat tanpa harus meningkatkan beban terhadap masyarakat.

Continuous improvement merupakan filosofi manajemen yang melakukan perbaikan berkesinambungan dan terus menerus untuk memperbaiki suatu proses operasi/kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
Keamanan Sistem, Etika, dan Sosial
Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika, privacy, kesehatan, kenyamanan kerja serta terjaminnya keamanan data dari segala macam gangguan kejahatan teknologi informasi dan bencana alam.

Komponen
Strategi
Keterangan
Transformasi Organisasi dan Manajemen
Mengembangkan organisasi yang mengakomodasi manajemen dalam lingkungan digital economy untuk kelancaran aliran informasi secara horisontal dan vertikal yang memungkinkan koordinasi lintas sektoral dan perubahan budaya kerja berbasis knowledge (pengetahuan) dengan dukungan teknologi informasi modern dalam sistem terdistribusi.

Memberdayakan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) atau unit kerja/fungsi organisasi yang mempunyai fungsi sejenis dengan unit kerja tersebut untuk membuat perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi modern yang terintegrasi dalam lingkungan sistem terdistribusi serta melakukan pemeliharaan sistem. Dalam melaksanakan perencanaan, KPDE(atau yang sejenis) melakukan koordinasi dengan Bappeda(atau yang sejenis) dan unit kerja-unit kerja lain pengguna sistem informasi manajemen tersebut.
Penggunaan teknologi informasi pada lingkungan ekonomi digital dan integrasi informasi dalam sistem terdistribusi membutuhkan bentuk organisasi yang dapat mengakomodasi tugas, wewenang yang memungkinkan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan dengan dikembangkannya manajemen knowledge yang sangat dibutuhkan pada lingkungan global yang sangat dinamis. Keputusan dapat segera diambil dengan cepat tidak harus menunggu birokrasi secara horizontal dan vertikal. Dengan kata lain, proses kegitatan harus mengakomodasi interfungsi dan interorganisasi.

Manajemen dalam sistem terdistribusi menuntut kelancaran aliran informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan tepat. Hal ini membutuhkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung manajemen untuk dikelola secara serius sehingga integrasi dan kelancaran aliran informasi dan kualitas informasi dapat terjamin. Pembentukan atau pemberdayaan suatu unit kerja/fungsi organisasi yang mempunyai wewenang membuat perencanaan, koordinasi dan pengendalian pengembangan SIM menjadi sangat penting agar pengembangan SIM terstruktur dan terarah sehingga teknologi informasi dapat digunakan secara optimal.

Tabel 4.3. Permasalahan dan Pemecahan

Komponen
Permasalahan
Pemecahan
SDM
Secara umum, aparat eksekutif sangat menginginkan pemanfatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan mereka.Akan tetapi, keterbatasan pengetahuan mengenai sistem informasi dan teknologi informasi menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Akibatnya, kebijakan-kebijakan manajemen untuk kelancaran aliran informasi lintas unit kerja dan lintas birokrasi masih sulit dikembangkan. Hal ini dapat dilihat pada tersedianya beberapa alat teknologi informasi pada beberapa unit kerja (Lampiran II) akan tetapi kualifikasi sumber daya manusia masih setingkat operator. Ahli sistem informa si belum memiliki kualifikasi yang memadai.
1.Peningkatan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya sekedar office automation dan pendukung pemrosesan transaksi melainkan juga harus dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen
2.Pelatihan teknologi informasi untuk end-user eksekutif dan ahli sistem informasi

Belum semua unit kerja memiliki sumber daya manusia yang siap dipakai dalam mengoptimalkan pemanfaatan software sistem informasi manajemen,meskipun beberapa unit kerja dilingkungan pemerintan kabupaten telah memiliki sistem informasi manajemen.

Pelatihan dan sosialisasi Sistem Informasi yang ada di lingkungan Pem.Kab

Belum adanya aparat pemerintah yang betul-betul ahli di bidang sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat mengarahkan,mengelola dan memelihara sistem informasi berbasis teknologi informasi.

1.Pemilihan eksekutif untuk ditempatkan sebagai information systems specialst dan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk peningkatan keahlian.
2.Pembentukan Technology Officer

Kesenjangan digital yang masih cukup tinggi dikalangan eksekutif ,legislatif dan masyarakat
Sosialisasi dan pelatihan pada segenap komponen sumber daya manusia di Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo
hardware
Standar hardware teknologi informasi belum disusun
Pembuatan Standar pengadaan Hardware Teknologi Informasi

Koordinasi pengadaan hardware teknologi informasi belum dilaksanakan dengan baik.Hal ini menyebabkan sering terjadinya duplikasi pembelian hardware
1. Pembuatan peraturan dan prosedur kerja berkaitan dengan dokumentasi pengadaan hardware.
2.Manajemen Inventaris Barang berbasis teknologi informatika

Belum semua unit kerja mempunyai hardware teknologi informasi yang mendukung kolaborasi dan distribusi informasi secara cepat dan lancar
1.Pengadaan hardware teknologi informasi
2.Pemasangan jaringan

Kurangnya infrastruktur yang menunjang terciptanya integrasi sistem informasi, misalnya belum semua daerah dilingkungan pemerintahan kabupaten memiliki fasilitas jaringan telepon.

Pemasangan jaringan dan pencarian alternatif koneksi regular-telephony

Teknologi informasi masih digunakan sebatas office automation dengan fasilitas yang belum optimal.

1.Pelatihan sistem informasi manajemen
2.Pelatihan dan sosialisasi software yang ada di lingkungan Pem.Kab

software
Pengadaan software aplikasi sistem informasi di lingkungan pemerintah kabupaten belum mengacu pada konsep integrasi sistem informasi. Pengembangan sistem informasi masih bersifat parsial per unit kerja
Analisis dan desain SIM sebelum dilaksanakan pengadaan software aplikasi untuk merancang global integrasi

Lisensi original dari software-software aplikasi umum dan software aplikasi sistem belum diperhatikan secara serius
Sosialisasi, pelatihan tentang SIM dan HAKI(Hak Kekayaan Intelektual)

Rendahnya penghargaan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi menyebabkan jasa pengembangan selalu dinilai dengan sangat rendah
Sosialisasi SIM yang telah ada untuk memperkenalkan kemanfaatan sistem dalam membantu pekerjaan

Belum terdokumentasinya software-software yang telah digunakan dilingkungan PemKab.Kulon progo dapat mengakibatkan overlapping pengembangan software aplikasi

1.Dikembangkan RIPSIMDA
2.Inventarisasi Software dan pemberdayaan fungsi unit kerja dalam organisasi sebagai pengendali pengembangan SIM dilingkungan Pem.Kab
3.Sosialisasi SIMDA yang ada

Pemahaman antara pengadaan software dan pengadaan sistem informasi yang belum benar. Pengadaan sistem informasi masih dianggap hanya pengadaan software dan hardware. Hal ini menyebabkan rendahnya apresiasi terhadap pekerjaan pengembangan sisten dan kurangnya dukungan terhadap integrasi sistem informasi. Pengembangan software sistem informasi cenderung tidak terarah

Pelatihan tentang SIM bagi para eksekutif dan legislatif

Lambatnya proses penyampaian atau pencarian data/dokumen yang dibutuhkan pengambilan keputusan.

Dikembangkan sistem informasi Manajemen berbasis Komputer

Pengulangan pengisian data (redundancy yaitu data yang sama diinput oleh beberapa unit kerja yang berbeda) menyebabkan tidak efisiennya tugas unit kerja dan tidak memicu ketidak konsistenan data
1.Dikembangkan SIM berbasis komputer terintegrasi dengan sistem terdistribusi
2.Membangun jaringan komputer
3.Dikembangkan aturan dan prosedur mengenai fungsi-fungsi sistem informasi (input, proses, autput, pengendalian)

Kualitas data yang masih rendah disebabkan oleh data yang tidak konsisten akibat tidak terintegasikan pemasukkan data dan terjadinya pengulangan pemasukkan data.
1.Integrasi SIM
2.Membangun jaringan komputer

Banyak data atau dokumen yang tidak termodifikasi dalam jangka waktu lama. Proses perubahab data (update) yang lambat.
1.Pengembangan aturan/prosedur tentang reward dan punishment terhadap keterlambatan updating data
2.Integrasi SIM
3.Pembangunan jaringan komputer

Kebutuhan sharing data dan informasi belum dapat diidentifikasi dengan baik.

1.Pelatihan SIM
2.Sosialisasi SIM yang telah ada

jaringan
Secara umum teknologi jarigan dipemerintah Kab.Kulon Progo belum sepenuhnya mengakomodasi terintregrasinya sistem informasi manajemen.

1.Analisis dan Desain SIM
2.Perbaikan manajemen jaringan

Konsep intregrasi pengembangan network/jaringan belum berjalan dengan baik.Masing –masing unit kerja mengembangkan jaringan untuk unit kerja sendiri tanpa memperhatikan Pemkab.secara keseluruhan.

1.Analisis dan desian SIM
2.Penyusunan RIPSIMDA dan Rencana Detil pengembangan (RDP)jaringan komputer

Jarak antar unit kerja dilingkugan pemerintah kabupaten yang masih cukup berjauhan dengan wilayah yang berbukit.Hal ini menyulitkan pemilihan teknologi jaringan yang cocok.Instanlasi jaringan akan membutuhkan investasi yang cukup besar.

1.Pemilihan teknologi jaringan
2.Pencarian dana bantuan dan kerjasama dengan investor untuk pengembangan jaringan.

aturan
Meskipun telah tersedia tugas pokok instasi untuk masing-masing unit kerja tetapi dalam operasionalnya dibutuhkan penjelasan tugas dan wewenang untuk masing-masing dinas secara lebih mendetail.
1.Evaluasi organisasi
2. Pengembangan standar kerja

Pendelegasian wewenang yang kurang jelas masih sering terjadi
Evaluasi organisasi

Standard dokumen-dokumen dan aliran proses belum tersedia.Hal ini menyebabkan beragamnya aturan dan aliran proses untuk suatu aktifitas yang sama.
Pengembangan standar,aturan dan prosedur kerja lengkap dengan standard hardware,software,data dan jaringan serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan intregrasi fungsi organisasi.

Beberapa peraturan daerah atau aturan-aturan yang tumpang tindih yaitu mendukung suatu sistem akan tetapi menghambat sistem yang lain.
1. Evaluasi peraturan, aturan dan prosedur kerja saat ini dan pemikiran pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi suatu prosedur kerja.
2. Pengembangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen berbasisi TI.
3. Pengembangan SIM JDI Hukum

Belum banyak peraturan daerah dan aturan kerja yang mendukung pelaksanaan kerja dengan dukungan teknologi informasi modern.
1. Evaluasi peraturan, aturan dan prosedur kerja saat ini dan pemikiran pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfatannya.
2. Pengembangan peraturan daerah yang berkaitan dgn pelaksanaan manajemen berbasis TI.

Belum adanya platform dasar pengembangan sistem informasi manajemen Pemkab. Kulonprogo. Hal ini mengakibatkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen tidak terarah dan dikembangkan oleh banyak pengembang yang memicu disintegrasi sistem informasi.

1. Pengembangan Standar Software,hardware,data jariangan dan data,
2. Analisis dan desain SIM
3. Penyusunan RDP SIM

Aturan pelelangan teknologi informasi yang tidak terkendali dengan baik dari segi pengadaan hardware atau software maupun pemilihan rekanan.Pelelangan memungkinkan pengadaan hardware dan software yang berorientasi proyek bukannya berorientasi pengembangan sistem

1.Pengembangan standar software,hardware,data jaringan,dan data
2.Analisis dan desain SIM
3.Penyusunan RDP SIM dan strategi pengadaan barang.

Konsep pengembangan yang tidak terintegrasi dan ketidakpahaman masing-masing aparat akan integrasi sistem informasi diakibatkan ketidakpahaman tentang sistem informasi dan adanya kesenjangan digital pada essekutif dan legislatif.

1.Analisis dan desain SIM
2.Penyusunan RDP SIM dan strategi pengadaan barang
3.Pelatihan SIM

Resistensi terhadap integrasi sistem informasi dan mempersatukan visi dan misi pengembangan sistem informasi dan telematika dipicu oleh ancaman kehilangan eksistensi, keamanan sistem serta kurangnya dukungan dari atasan.
1.Pengembangan aturan/peraturan daerah yang mengatur keseimbangan antara keberadaan TI,kewajiban baru yang timbul, SDM, dan organisasi
2.Pengembangan peraturan, aturan/prosedur yang menyangkut privacy,etika dan keamanan sistem

Keberadaan sistem informasi pada suatu unit kerja dapat berpengaruh pada kedudukan dan kodite seorang pejabat, maka pengadaan sistem informasi dan teknologi informasi hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan suatu kedudukan atau jabatan. Hal ini memicu pengembangan sistem informasi cenderung bersifat lokal per unit kerja tanpa memperhatikan integrasi pengembangan sistem informasi.

1.Pengembangan aturan/peraturan daerah yang mengatur keseimbangan antara TI, kewajiban baru yang timbul, SDM, dan organisasi.
2.Pengembangan peraturan, aturan/prosedur yang menyangkut privacy, etika dan keamanan sistem

Adanya jalur informal pada beberapa alur kerja yang tidak tertuang pada tugas pokok dan fungsi unit kerja memunculkan kerumitan dan tidak terkoordinasinya pekerjaan
1.Integrasi Sistem Informasi Manajemen untuk meningkatkan transparansi
2.Pengembangan jaringan komputer

Ergonomi ruang kerja terutama yang berbasis komputer belum diperhatikan
Pelatihan tentang ergonomic untuk pengaturan ruang kerja

Aturan dan prosedur yang berkaitan etika, privacy dan keamana data dan informasi berbasis komputer belum diperhatikan. Dengan demikian, data-data individu masih belum dapat dijaga kerahasiaannya
Dimulai membangun budaya menjunjung tinggi privacy dan etika dalam memasukkan data, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: